SUARASULTRA.COM, KONAWE – Pasca tidak ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) kini mendapat tanggapan beragam dari publik.
Banyak opini yang berkembang di kalangan masyarakat Konawe atas peristiwa tersebut, ada positif dan ada juga negatif. Bahkan hal tersebut menjadi perbincangan hangat di sosial media. Ada yang menyebut anggota DPRD tidak mendukung penetapan APBD dan ada juga yang memberi apresiasi atas keberanian wakil rakyat itu.
Menyakapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe melalui Fraksi – Fraksi akhirnya menjawab pertanyaan publik tersebut melalui keterangan Pers, Rabu (2/1/2019).
Selaku juru bicara Fraksi – Fraksi DPRD Konawe, Irawati Umar Tjong mengatakan bahwa ketidakhadiran anggota DPRD Konawe pada kegiatan Rapat Paripurna tersebut karena pihak Pemda Konawe dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) belum menindaklanjuti hasil evaluasi RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi.
“Ada beberapa poin kegiatan oleh Pemerintah Provinsi dilarang. TAPD dan DPRD diminta untuk melakukan perbaikan dan itu tidak dilaksanakan,” kata Politisi PKB tersebut.
Menurutbya, hasil evaluasi dari pemerintah Provinsi Sultra tersebut wajib diserahkan ke DPRD Konawe guna ditindaklanjuti dan untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD Konawe tahun 2019.
Selain itu kata Ira sapaan akrabnya, bahwa TAPD juga tidak melengkapi berkas RAPBD yang akan ditetapkan tersebut dengan dokumen pendukung lainnya (buku 2 tentang penjabaran RAPBD 2019). TAPD kata dia hanya menyerahkan ringkasan APBD 2019.
“Tidak mungkin DPRD menetapkan APBD Konawe yang DPRD sendiri tidak mengetahui apa isi dokumen APBD 2019 tersebut,” ujarnya.
Sesuai dengan Pasal 311 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda APBD serta penjelasan dan dokumen pendukungnya ke DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan UU, untuk memperoleh persetujuan”.
Saat ditanya kegiatan apa saja yang dilarang oleh Pemerintah Provinsi ? Srikandi DPRD Konawe itu enggan membeberkannya dengan alasan hal tersebut akan dikonsultasikan terlebih lanjut.
“Karena ini terlalu banyak, artinya poin poin ini intinya bahwa yang kami terima hari ini di DPRD adalah gelondongan, tidak ada rincian,” tuturnya.
Atas dasar tersebut, pihak DPRD Kabipaten Konawe akan berkonsultasi lebih lanjut dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
