MAP HUKUM Sultra Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Distribusi BBM Subsidi di Lapulu
SUARASULTRA.COM | KENDARI – MAP HUKUM Sultra kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Markas , Senin (25/05/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian yang disebut menjabat sebagai Kapolsek dalam aktivitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) di SPBUN Lapulu, Kota Kendari.
Massa aksi menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam distribusi BBM subsidi. Mereka menilai dugaan tersebut bertentangan dengan prinsip penegakan hukum serta aturan penyaluran BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Ketua MAP HUKUM Sultra, Beni, mendesak institusi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terhadap dugaan tersebut.
“Jika terbukti, oknum yang terlibat harus ditindak tegas tanpa tebang pilih,” tegas Beni saat menyampaikan orasi.
Menurutnya, dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi itu berpotensi merugikan masyarakat kecil, khususnya para nelayan di Kota Kendari yang sangat bergantung pada ketersediaan solar subsidi untuk aktivitas melaut.
Beni menegaskan distribusi BBM subsidi harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menduga terdapat sekitar 15 kiloliter solar subsidi yang diduga dibekingi oleh oknum tertentu dalam proses distribusinya.
“Solar subsidi seharusnya dinikmati nelayan, bukan pihak yang tidak berhak menerimanya,” ujarnya.
MAP HUKUM Sultra menilai aparat penegak hukum perlu bertindak cepat guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM subsidi di daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
MAP HUKUM Sultra memastikan akan terus mengawal kasus itu hingga proses hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan.
Laporan: Redaksi
