SUARASULTRA.COM | KONUT – Masyarakat Desa Punggulahi mengharapkan pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) melibatkan partisipasi warga dan dikelola transparan dan akuntabel sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
Pasalnya, beberapa warga masyarakat Desa Punggulahi Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeluhkan kegiatan DD tahun 2020 dan 2021 belum sesuai harapan mereka.
“Dari tahun 2020 lalu sampai sekarang, Pelaksanaan pembangunan di Desa Punggulahi ini sementara kami soroti karena tidak sesuai harapan masyarakat. Sebab alokasi anggaran DD belum memenuhi skala prioritas,” ungkap salah satu warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya ke publik.
Menurut sumber Suarasultra.com, selain anggaran yang tidak transparan, pekerjaan pembangunan lampu jalan mereka anggap hanya pemborosan anggaran. Sementara kata mereka, masih banyak kebutuhan warga seperti sarana perumahan dan penunjang ekonomi masyarakat.
Kemudian realisasi anggaran penanganan Covid-19, itu juga dinilai kurang karena warga hanya dikasi tempat air cuci tangan dan masker.
“Pembangunan lampu jalan hanya pemborosan anggaran, sebab masih banyak kebutuhan papan seperti rehab rumah dan pangan masyarakat di desa ini, kenapa bukan itu yang diprioritaskan,”ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan jumlah penduduk di Desa Punggulahi yang memiliki rumah tinggal menetap sekitar 35 KK saja. Tetapi Pemerintah Desa melaporkan ada 82 KK. Ini yang warga nilai ada dugaan penyimpangan.
Di tempat berbeda, salah satu penerima pengadaan listrik, Mae mengatakan bahwa pemasangan listrik hanya sebatas KWH, tanpa instalasi listrik.
“Saya dapat listrik tapi cuman KWH tidak ada instalasinya,” ucap Mae.
Menanggapi keluhan warganya, Kepala Desa Punggulahi, Abd. Muin menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dianggarkan melalui DD APBN di Desa Punggulahi, sudah sesuai perencanaan pembangunan dan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dan masyarakat .
“Pembangunan sarana prasarana desa dan pengelolan anggaran DD APBN di desa ini sudah sesuai perencanaan. Kalau masalah jumlah masyarakat memang ada 82 KK. Kalaupun ada yang tidak berada di tempat, itu karena sebagian warga keluar daerah mencari nafkah,” jelas Abdul Muin, Kades Punggulahi.
Terkait pengadaan listrik pada empat rumah warga, kata Abd Muin, itu memang hanya KWH dan MCB serta tempat cook. Sementara untuk pemasangan instalasi tidak ada mengingat anggaran tidak mencukupi, hanya Rp. 7 juta rupiah.
Kemudian masih kata Abdul Muin, untuk anggaran pencegahan Covid-19 pihaknya sudah merealisasikan penyaluran tempat air cuci tangan dan masker kepada masyarakat. Selain itu ia juga mengaku sudah membangun posko relawan Covid sejumlah tiga unit yang ditempatkan di masing-masing wilayah dusun I, II dan III.
“Kesimpulannya tidak ada penyimpangan karena seluruh kegiatan sesuai perencanaan dan hasil musyawarah mufakat pemerintah desa, BPD dan masyarakat yang diketahui oleh Pendamping Lokal Desa,” tegas Abdul Muin saat ditemui Suarasultra.com, pada Kamis (16/06/2021).
Sementara itu, Ketua BPD Punggulahi, Alimin membenarkan penjelasan pemerintah desa. Menurutnya, Pemdes Punggulahi telah melaksanakan kegiatan sesuai yang diharapkan bersama.
“Pemerintah Desa Punggulahi sudah bekerja baik karena semua yang dilaksanakan sudah sesuai perencanaan pembangunan, sesuai hasil musyawarah mufakat di tingkat dusun dan di tingkat Musyawarah Desa,” pungkasnya.
Laporan: Aras Moita
