Bantah Klarifikasi RSUD Konawe, Keluarga Pasien Minta Tidak Ada Pembohongan Publik
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Klarifikasi yang disampaikan pihak RSUD Konawe terkait penanganan pasien ibu hamil asal Kecamatan Uepai mendapat bantahan tegas dari pihak keluarga. Restu, perwakilan keluarga pasien bernama Nur Aini, menyatakan bahwa sejumlah pernyataan dalam klarifikasi rumah sakit tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Restu secara khusus membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1,9 juta merupakan jaminan karena pasien belum memiliki KTP. Menurutnya, alasan tersebut berubah-ubah dan tidak konsisten.
“Awalnya dikatakan uang Rp1,9 juta itu diminta karena BPJS pasien belum aktif. Tapi belakangan diganti lagi alasannya menjadi uang jaminan karena tidak ada KTP. Padahal BPJS pasien sudah aktif sejak hari pertama masuk rumah sakit,” jelas Restu saat dihubungi Senin malam (16/6/2025).
Ia menilai alasan yang dikemukakan RSUD tidak berdasar dan justru menyesatkan publik.
“Angka Rp1,9 juta itu tidak jelas dasarnya. Bukan untuk jaminan layanan medis, bukan pula karena BPJS tidak aktif. Jadi narasi yang dibangun rumah sakit itu jelas bertentangan dengan kenyataan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Restu juga membantah klaim pihak RSUD Konawe yang menyebut keluarga pasien menolak fasilitas ambulans untuk rujukan ke RS Bahteramas Kendari.
“Tidak pernah ada tawaran ambulans dari rumah sakit. Bahkan sebelum berangkat, suami pasien masih bertanya kepada saya soal jarak tempuh karena air ketuban sudah habis. Kami sangat khawatir waktu tidak cukup,” ungkapnya.
Ia menilai klarifikasi RSUD Konawe justru menutupi kelambanan dalam proses penanganan pasien, terutama dalam hal koordinasi rujukan. Menurutnya, yang dibutuhkan keluarga pasien adalah transparansi dan tanggung jawab, bukan pembenaran sepihak.
“Ini bukan soal menyudutkan, tapi soal keselamatan nyawa manusia. Jangan ada pembohongan publik. Semua orang yang terlibat tahu bagaimana proses rujukan itu berjalan, dan betapa lambatnya koordinasi yang terjadi,” katanya.
Restu mendesak agar DPRD Konawe turun tangan dan memanggil manajemen RSUD dalam forum dengar pendapat terbuka agar semua fakta bisa diungkap secara jujur dan tuntas.
“Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan. Pelayanan kesehatan di RSUD harus manusiawi dan layak, bukan justru menyulitkan warga,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
