Diplomasi Pragmatis Indonesia dan Tiongkok, Teguh Santosa: Bukti Politik Bebas Aktif di Era Multipolar
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Diplomasi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global kembali mendapat sorotan setelah Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan delegasi tingkat tinggi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dipimpin Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun.
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat malam, 21 Agustus 2026. Dialog bilateral itu membahas penguatan kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok, stabilitas kawasan, serta peningkatan kerja sama konkret di bidang ekonomi, keamanan maritim, dan pertahanan.
Pertemuan antara Presiden dengan dua pejabat penting Beijing tersebut berlangsung di tengah dinamika geopolitik global dan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Dialog itu dinilai menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan ekonomi nasional dengan agenda diplomasi dan pertahanan yang saling menguntungkan.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai pertemuan tersebut menegaskan konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif.
Menurut dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta tersebut, keterbukaan Indonesia untuk berdialog langsung dengan pengambil kebijakan utama di bidang luar negeri dan pertahanan Tiongkok menunjukkan kematangan sekaligus kedaulatan diplomasi Indonesia.
“Pertemuan ini merupakan manifestasi nyata dari doktrin politik bebas dan aktif yang adaptif dengan perkembangan zaman. Indonesia tidak membatasi diri untuk berdialog dan berkolaborasi dengan kekuatan besar mana pun, selama kerja sama tersebut berpijak pada asas saling menghormati dan membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional,” ujar Teguh dalam keterangannya kepada redaksi.
Teguh menjelaskan, diplomasi Indonesia saat ini juga mencerminkan pendekatan pragmatic non-alignment atau ketidakberpihakan pragmatis. Pendekatan tersebut tidak berarti Indonesia bersikap pasif atau menjaga jarak yang sama terhadap seluruh kekuatan besar.
Sebaliknya, Indonesia secara aktif membangun kerja sama yang fleksibel berdasarkan kebutuhan strategis nasional, tanpa mengikatkan diri pada pakta militer maupun aliansi formal tertentu.
“Dalam paradigma pragmatic non-alignment, Indonesia tidak terjebak dalam dikotomi persaingan hegemoni antara Washington dan Beijing. Kita memilih untuk bermitra secara substantif dan rasional; bekerja sama erat dengan Tiongkok di sektor investasi, industri, dan dialog keamanan, sembari tetap menjaga kemitraan strategis dengan negara-negara Barat dan mitra kawasan lainnya,” jelasnya.
Kehadiran Menteri Pertahanan Tiongkok dalam pertemuan tersebut, lanjut Teguh, memiliki bobot strategis tersendiri. Dialog di tingkat tinggi antara kedua negara dinilai penting untuk membangun confidence-building measures atau langkah-langkah membangun kepercayaan di kawasan.
Menurutnya, komunikasi pertahanan yang intensif diperlukan untuk mencegah potensi salah persepsi dan eskalasi konflik di kawasan, termasuk di wilayah yang memiliki sensitivitas geopolitik seperti Laut Natuna Utara.
“Dialog pertahanan pada level tertinggi sangat penting untuk membangun rasa saling percaya dan memastikan stabilitas kawasan, termasuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional,” katanya.
Dari perspektif geoekonomi, pertemuan tersebut juga dinilai memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menarik investasi yang mendukung agenda nasional, terutama hilirisasi industri dan transformasi energi.
Teguh menilai diplomasi pragmatis memungkinkan kerja sama ekonomi strategis dengan Tiongkok terus dikembangkan, tetapi tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan kedaulatan industri Indonesia.
Dengan demikian, proyek-proyek strategis bilateral diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, memperkuat kapasitas industri dalam negeri, serta mendukung agenda transformasi ekonomi jangka panjang.
Lebih jauh, Teguh melihat pendekatan diplomasi Indonesia tersebut turut memperkuat sentralitas ASEAN. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi penting dalam menjaga ruang dialog antara negara-negara kawasan dengan kekuatan-kekuatan besar dunia.
“Keberhasilan Jakarta menjaga jembatan komunikasi yang konstruktif dengan kekuatan besar menjadi jangkar penting agar kawasan Asia Tenggara tidak berubah menjadi arena konflik proksi kekuatan global,” ujarnya.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia berupaya memainkan peran sebagai stabilizing power atau kekuatan penstabil di tengah perubahan konstelasi geopolitik dunia.
Dengan memadukan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif dengan pendekatan pragmatic non-alignment, Indonesia dinilai memiliki ruang yang lebih luas untuk menjaga otonomi strategis, mempertahankan kedaulatan kebijakan luar negeri, sekaligus memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi dan keamanan di tengah semakin menguatnya tatanan dunia multipolar.
Laporan: Redaksi
