Pencairan Honor Kades dan Aparat Desa di Konawe Berproses, Muncul Keluhan Pemotongan untuk Pameran Desa
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe saat ini tengah memproses pencairan honor bagi kepala desa dan aparat desa. Honor tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang melekat dalam anggaran tiap desa.
Kepala BPKAD Konawe, Santoso, membenarkan bahwa proses pencairan masih berlangsung. Menurutnya, sebagian desa telah menerima pencairan, sementara sebagian lainnya masih menunggu akibat kendala teknis pada sistem.
“Sebagian sudah cair, sebagian masih proses. Saat ini memang ada gangguan pada server SIPD,” jelas Santoso, Selasa (4/11/2025).
Santoso menambahkan, pencairan ADD kali ini mencakup pembayaran honor untuk periode September–Oktober 2025, atau dua bulan sekaligus.
Sementara itu, dari informasi lapangan, sejumlah aparat desa di Konawe mengeluhkan adanya pemotongan honor yang disebut-sebut untuk membiayai kegiatan Pameran Pembangunan Desa yang digelar di arena STQ Unaaha pada 5–10 Oktober lalu.
“Untuk aparat desa dipotong sekitar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per orang. Saya tidak tahu kalau untuk BPD,” ungkap salah satu aparat desa yang enggan disebutkan namanya.
Ia menjelaskan, dana hasil pemotongan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan pameran, termasuk biaya dekorasi, perlengkapan, dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
“Pak Desa bilang, potongan itu untuk biaya pameran,” tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah di lokasi pameran, salah satu kepala desa di Kabupaten Konawe membenarkan bahwa kegiatan tersebut memang membutuhkan biaya besar. Ia bahkan mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan anggaran.
“Untuk kegiatan ini saya keluarkan dana pribadi sekitar Rp15–20 juta. Itu untuk pembenahan stand, baliho, lampu hias, dekorasi, hingga biaya operasional selama kegiatan,” jelasnya.
Menurutnya, biaya terbesar justru berasal dari kebutuhan harian selama proses persiapan hingga penutupan kegiatan.
“Kalau dekorasi stand saja bisa habis hampir Rp5 juta, belum termasuk bensin dua mobil yang saya bawa setiap hari ke Unaaha. Jadi kalau ditotal, pasti lebih dari Rp15 juta,” ungkapnya.
Meski mengaku cukup terbebani secara finansial, sang kepala desa menegaskan tetap berpartisipasi karena kegiatan tersebut merupakan instruksi pemerintah daerah.
“Kami ikut karena ini bagian dari kewajiban dan arahan dari pemerintah kabupaten,” tutupnya.
Laporan: Redaksi
