Teguh Santosa Luruskan Makna ‘Londo Ireng’, Ingatkan JMSI Hadirkan Jurnalisme Berkualitas dan Berintegritas
SUARASULTRA.COM | PALEMBANG – Isu “Londo Ireng” yang belakangan viral dan memicu perdebatan di tengah masyarakat Indonesia menjadi salah satu sorotan dalam sambutan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, saat melantik Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (28/7/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Panji Cahyanto, yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan serta insan pers dari berbagai media di provinsi tersebut.
Dalam sambutannya, Teguh menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai istilah “Londo Ireng” kerap disalahartikan. Menurutnya, jika disimak secara utuh, Presiden tidak pernah menyebut wartawan, jurnalis, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai “Londo Ireng”.
“Silakan disimak kembali. Presiden Prabowo mendefinisikan ‘Londo Ireng’ sebagai orang-orang Indonesia yang lebih senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Saat ini mereka menggunakan berbagai kedok, seperti wartawan, jurnalis, pengamat, maupun aktivis LSM,” ujar Teguh.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menekankan bahwa pesan Presiden adalah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan profesi tertentu sebagai topeng untuk kepentingan lain, bukan menstigma profesi wartawan, pengamat, atau aktivis LSM.
“Presiden tidak mengatakan wartawan, pengamat, dan LSM adalah ‘Londo Ireng’. Yang dimaksud adalah ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan profesi tersebut sebagai kedok,” tegasnya.
Selain menyinggung isu tersebut, Teguh juga menyampaikan dua amanah penting kepada Ketua Pengda JMSI Sumatera Selatan, Firdaus Komar, beserta seluruh pengurus yang baru dilantik.
Amanah pertama adalah memastikan seluruh perusahaan media yang tergabung dalam JMSI memiliki kapasitas organisasi dan manajemen bisnis yang sehat, profesional, serta mandiri sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi para karyawannya.
Menurut Teguh, kondisi tersebut menjadi fondasi utama agar perusahaan media dapat menjalankan tugas berikutnya, yakni menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.
“Karya pers yang berkualitas tidak hanya rapi dalam penulisan dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga harus mampu meningkatkan literasi masyarakat. Upayakan agar karya anggota JMSI tidak terjebak pada clickbait yang hanya mengandalkan judul sensasional atau sekadar mengikuti isu yang sedang trending,” ujarnya.
Mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat itu juga mengingatkan agar media siber yang tergabung dalam JMSI tidak larut dalam fenomena fear of missing out (FOMO), melainkan mampu menghadirkan narasi yang utuh, berimbang, dan memberikan nilai edukatif kepada masyarakat.
“Jangan takut untuk menjadi berbeda. Justru kita harus menciptakan arus besar yang benar, bukan sekadar mengikuti arus besar yang keliru,” katanya.
Menutup sambutannya, anggota Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah tersebut menyatakan optimistis JMSI mampu berkontribusi dalam memperkuat demokrasi melalui kebebasan informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang bertanggung jawab.
Menurut Teguh, apabila JMSI menjalankan amanah secara konsisten, kebebasan informasi dan revolusi digital akan menjadi lokomotif pembangunan Indonesia, sebagaimana yang telah dibuktikan sejumlah negara yang sebelumnya berada pada tingkat perkembangan yang setara dengan Indonesia.
“Kebebasan informasi dan kemajuan teknologi tidak membuat mereka mengalami regresi atau kemunduran,” tutup Teguh.
Laporan: Redaksi
