DPRD Konawe Soroti Antrean Panjang, Minta Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas persoalan distribusi dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Konawe, Kamis (20/8/2026).
RDPU digelar menyusul panjangnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta meningkatnya harga BBM di tingkat pengecer yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Forum tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Konawe dalam mengawal aspirasi masyarakat sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi dapat berlangsung secara adil, tertib, dan tepat sasaran.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM., dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Konawe, di antaranya Jemi Syafrul Imran, SE., Kristian Tandabioh, SH., M.AP., Ir. Syafruddin, M.PW., Rafiq Sepdian Poseno, ST., serta Fakrudin, S.Hut.
Turut hadir Asisten II Setda Konawe H. Gunawan Samad, SP., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Dra. H. Muh. Akib Ras, M.Si., Plt. Kepala Dinas Perhubungan Febri Malaka, SE., MM., Kanit Tipidter Polres Konawe IPDA Yaya Andika Pria Elsayadi, S.H., M.M., perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta para pemilik SPBU se-Kabupaten Konawe.
RDPU tersebut digelar berdasarkan aspirasi Aliansi Masyarakat Menggugat Kabupaten Konawe yang selama ini mengawal persoalan subsidi pemerintah agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dalam pembahasan, DPRD Konawe menyoroti sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari antrean panjang kendaraan di SPBU, aktivitas pembelian menggunakan sepeda motor jenis Thunder, hingga kebutuhan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berada di wilayah pelosok.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menegaskan persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme pengaturan yang adil, bukan dengan melakukan pelarangan secara menyeluruh terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Menurut I Made Asmaya, masyarakat yang mengantre menggunakan sepeda motor Thunder tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh BBM bersubsidi. Terlebih, sebagian dari mereka dinilai turut membantu mendistribusikan BBM kepada masyarakat di wilayah pelosok yang sulit menjangkau SPBU.
“Pengantri motor Thunder jangan dilarang, tetapi dilakukan pembatasan. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan BBM subsidi,” kata I Made Asmaya dalam RDPU tersebut.
Ketua DPRD Konawe menilai pembatasan jumlah pengisian dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi antrean sekaligus mencegah pembelian BBM secara berlebihan.
“Jangan dilarang, tapi dibatasi. Misalnya satu sampai dua kali dalam sehari,” ujarnya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, perlu diterapkan secara terukur agar tidak memutus akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi, khususnya warga yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada ketersediaan BBM.
Selain persoalan antrean menggunakan sepeda motor, DPRD Konawe turut menyoroti kebutuhan solar subsidi bagi para petani.
I Made Asmaya meminta agar petani yang membutuhkan solar untuk alat dan mesin pertanian, termasuk keperluan operasional, tidak dipersulit ketika melakukan pembelian.
Menurut Ketua DPRD Konawe, yang diperlukan bukan pelarangan, melainkan sistem pengaturan yang jelas sehingga distribusi BBM bersubsidi tetap terkendali dan tepat sasaran.
“Yang penting jangan jerigen besar. Kalau jerigen kecil tetap kita berikan pelayanan, apalagi kalau petani,” tegasnya.
Pihak SPBU juga diharapkan dapat membedakan kebutuhan masyarakat berdasarkan peruntukannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan distribusi BBM bersubsidi.
I Made Asmaya menilai petani merupakan salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan kepastian pasokan BBM untuk menunjang aktivitas pertanian. Kesulitan memperoleh BBM dikhawatirkan berdampak terhadap biaya produksi serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Awasi SPBU, DPRD Siapkan Rekomendasi
Pada akhir RDPU, Ketua DPRD Konawe menegaskan pihaknya akan turun langsung melakukan pengawasan untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
DPRD Konawe juga tidak menutup kemungkinan memberikan rekomendasi tegas terhadap SPBU yang ditemukan berulang kali melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Kalau saya temukan pelanggaran yang berulang, saya akan mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara terhadap SPBU yang tidak patuh,” tegas I Made Asmaya.
DPRD Konawe berharap hasil RDPU tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk membenahi sistem distribusi BBM bersubsidi, mengurai antrean di SPBU, serta memastikan masyarakat kecil, termasuk petani dan warga di wilayah pelosok, tetap mendapatkan akses BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Laporan: Kardi
