Ali Mazi Minta La Ode Tariala Hormati Keputusan NasDem soal Pergantian Ketua DPRD Sultra
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Polemik pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) belum menemukan titik akhir. Ketua DPW Partai NasDem Sultra, Ali Mazi, meminta La Ode Tariala menghormati keputusan pimpinan partai terkait pergantian posisi Ketua DPRD Sultra.
Ali Mazi menilai persoalan tersebut tidak semestinya berkembang menjadi pertarungan personal. Menurutnya, jabatan pimpinan DPRD merupakan bagian dari kewenangan politik partai, sehingga setiap keputusan organisasi harus ditempatkan di atas kepentingan individu.
“Kalau kita berpolitik, kita harus paham apa itu politik. Ini menyangkut moral. Kalau kita menjunjung tinggi moral yang baik, saya kira keputusan-keputusan politik partai dan keputusan pimpinan harus dihargai,” kata Ali Mazi kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Ia menegaskan, seorang kader tidak hanya dituntut memenangkan pertarungan elektoral, tetapi juga harus tunduk pada aturan dan keputusan organisasi. Ketika keputusan pimpinan justru dilawan, persoalannya dinilai tidak lagi sebatas pergantian jabatan, melainkan menyangkut wibawa partai.
“Kalau ini dicederai berarti tidak mau membesarkan partai. Ada unsur-unsur kesengajaan perlawanan terhadap pimpinan, ini kan mempermalukan organisasi,” ujarnya.
Menurut Ali Mazi, pergantian pimpinan DPRD bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Posisi tersebut merupakan bagian dari konfigurasi politik yang dapat berubah berdasarkan keputusan partai.
Karena itu, ia meminta persoalan pergantian Ketua DPRD Sultra tidak dicampuradukkan dengan urusan pribadi.
“Harapan saya, ini urusan partai, ini bukan soal individu, tidak boleh dicampur aduk dengan urusan pribadi. Artinya kalau urusan partai, ya untuk partai,” katanya.
Ali Mazi juga menjelaskan perbedaan antara proses pemilihan anggota DPRD dan penentuan pimpinan DPRD. Menurutnya, anggota legislatif memang memperoleh mandat melalui pemilihan umum, tetapi posisi pimpinan DPRD mengikuti mekanisme serta keputusan partai politik.
“Pemilihan Ketua DPR itu berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati. Kalau mereka itu memang individunya yang dipilih oleh masyarakat, tapi kalau ini bukan. Kita ini anggota DPR, kemudian ketua umum memberi saya kepercayaan untuk menjadi ketua, ya jadi,” jelasnya.
Pernyataan Ali Mazi tersebut menjadi babak baru dalam polemik pergantian Ketua DPRD Sultra yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Sebelumnya, La Ode Tariala menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPRD Sultra meskipun DPP Partai NasDem telah mengambil keputusan terkait pergantian tersebut.
Tariala berpegang pada mandat elektoral yang diperolehnya melalui pemilihan umum. Ia menyatakan tidak akan melepaskan jabatan tersebut secara sukarela dan baru akan berhenti apabila proses pergantian telah dinyatakan resmi.
“Saya dipilih rakyat, tidak akan pernah mundur. Kalau dipecat yes,” ujar Tariala saat ditemui di halaman DPRD Sultra, Senin (25/5/2026) lalu.
Di sisi lain, DPW NasDem Sultra telah menarik mandat Tariala sebagai Ketua DPRD Sultra. Keputusan tersebut kemudian diperkuat DPP NasDem melalui surat keputusan pergantian Ketua DPRD Sultra dari La Ode Tariala kepada Syahrul Said.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 28A-SK/AKD/DPP-NasDem/XI/2025 tertanggal 20 November 2025.
Polemik tersebut kini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait proses dan tindak lanjut pergantian pimpinan DPRD Sultra sesuai mekanisme yang berlaku.
Laporan: Redaksi
