PBM Morosi Respons Undangan Forum CSR Konawe, Dorong Skema Tanggung Jawab Sosial Terintegrasi
SUARASULTRA.COM | KONAWE – PT Satya Kurnia Sampara (SKS) memberikan tanggapan resmi atas undangan audiensi dari Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Konawe terkait pembahasan skema pelaksanaan CSR dan tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah Morosi.
Melalui surat bernomor 042/SKS/I/2026 tertanggal 28 Januari 2026, manajemen PT SKS menyampaikan apresiasi atas undangan tersebut sekaligus menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program CSR yang sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam surat itu dijelaskan, kegiatan operasional bongkar muat perusahaan telah melibatkan lebih dari 300 perusahaan bongkar muat lokal, menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat, serta memberdayakan tiga Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Konawe.
Pola keterlibatan ini disebut sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan.
Selain di sektor operasional, PT SKS juga telah berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
Di antaranya, partisipasi dalam pembangunan masjid di Desa Lalimbue Jaya dan Desa Tombawatu, pembangunan jembatan di wilayah Laosu, serta penyaluran bantuan sosial kepada warga masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum CSR Kabupaten Konawe, Jumran, S.IP, menyambut positif pemaparan dan komitmen yang disampaikan oleh pihak perusahaan.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya dialog lanjutan guna merumuskan skema CSR yang lebih terstruktur, terukur, dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi keterbukaan dan komitmen perusahaan. Ke depan, Forum CSR akan terus mendorong koordinasi dan dialog agar program CSR yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah,” ujar Jumran.
Ke depan, Forum CSR Kabupaten Konawe berencana mengagendakan audiensi lanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait, guna memperkuat mekanisme koordinasi CSR yang berbasis transparansi, kolaborasi, dan kebutuhan riil komunitas lokal. (*)
