Suarasultra.com, Unaaha – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Konawe, Senin,(12/06/2017) kemarin, melalui Komisi III menggelar Audiens bersama pemerintah daerah Kabupaten Konawe dalam hal ini Dinas Nakertrans serta Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Gerakan Keadilan ( DPC PGK ) Konawe bertempat di ruang rapat Ketua DPRD.Kabupaten Konawe.
Kegiatan yang dihadri oleh Ketua Komisi III DPRD Konawe, Hj.Husniah Nuhung Makati, SE beserta segenap anggota Komisi III lainnya, inisitor audiens, Sigit Tosepu dan Kadis Nakertrans, Ir.Joni Pisi M.Si dibuka langsung oleh Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara,ST,MM.
Dalam sambutannya Ketua DPD PAN Konawe ini mengatakan bahwa dengan adanya usulan dan gagasan dari DPC PGK ini, pihaknya sangat mengapresiasi karena pada dasarnya ini menyangkut kesejahteraan tenaga kerja.
” Usulan dari DPC GPK ini kita beri apresiasi, karena ini menyangkut kesejahteraan buruh kita dan juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe kalau ini kita setujui dan kita realisasikan,” katanya.
Dalam Audiens tersebut, Ketua DPC PGK Kabuoaten Konawe,SIGIT TOSEPU mengusulkan dua poin pembahasan yakni Pembentukan Dewan Pengupahan dan Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain Gusli, Ketua Komisi III DPRD Konawe, Hj.Husniah juga sangat mengapresiasi dengan adanya usulan dari PGK Konawedalam memikirkan pembangunan di Kabupaten Konawe. Kata dia, ini tidak lepas dari pada kesejahteraan masyarakat Konawe iru sendiri.
Sementara dari pihak pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Nakertrans pada intinya sangat sepakat terkait dengan usulan tersebut namun harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada.
” Terkait BLK ini, sebelumnya kita sudah bahas di Kementerian, cuman yang menjadi kendala adalah lahan/lokasi pendirian BLK.Tetapi kita akan tetap upayakan lagannya untuk pendirian BLK ini,” ujarnya.
Menurut Kadis, Ir.Joni Pisi, pendirian BLK ini sangat penting apa lagi dengan adanya mega industri di Morosi. Hal itu tentu akan menyerap tenaga kerja lokal,untuk itu dengan adanya BLK ini maka pemerintah akan menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya.
Karena pemda Konawe belum memiliki fasilitas tersebut maka pihaknya akan coba bangun komunikasi untuk kerja sama dengan BLK Provinsi dalam melakukan pelatihan tenaga kerja untuk sementara.
” Di sana ( Provinsi –red ) itu gratis untuk pelatihannya, kebetulan di Provinsi itu masih milik Kementrian. Yang tidak ditanggung hanya transportasi dan tempat tinggal,” kata mantan Kadis PU Konawe ini.
Dalam Audiensi ini telah disepakati oleh DPRD Konawe bersama pemerintah daerah Kabupaten Konawe dalam hal ini Dinas Nakertrans terkait usulan Pembentukan Dewan Pengupahan dan Pendirian Balai Latihan Kerja(BLK).
Hasil Audensi ini akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Konawe untuk direalisasikan.
Laporan : Redaksi